NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire mempertanyakan terlantarnya sebagian besar lahan dari proyek 1.000 hektar lahan di Kabupaten Nabire. Demikian seperti dikutip www.papuaposnabire.com group Siberindo.com.
Karena, sebagian besar dari lahan sejuta hektar yang diprogramkan Presiden Joko Widodo yang ditangani Kementerian Pertanian dan TNI di daerah ini, sebagian terlantar, tidak digarap petani.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, Clemans Danomira saat hearing bersama dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di Distrik Nabire, Wanggar dan Yaro di kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Distrik Nabire Barat, Kampung Wadio, Selasa (10/11) pagi mempertanyakan kendala di lapangan sehingga sebagian besar lahan yang disiapkan Departemen Pertanian dan TNI di daerah ini terlantar, tidak dimanfaatkan oleh petani sebagai lahan pertanian.
Karena, lahan-lahan tersebut disiapkan oleh pemerintah kepada petani untuk lahan persawahan. Tetapi, kenyataan yang dijumpai malah terlantar.
Menurut PPL, sebagian lahan yang disiapkan pemerintah tidak disertai dengan pembukaan jalan masuk ke lokasi persawahan sehingga petani susah masuk ke lahan.
Karena, petani ke lahan tidak jalan kosong tetapi dengan beban sehingga membutuh akses jalan masuk ke jalan.
Oleh karena itu, sebagian besar lahar terlantar di tempat yang tidak ada jalan masuk ke lokasi.
Selain alasan akses masuk.
PPL juga mengungkap, pembukaan lahan tidak disertai dengan irigasi untuk mengaliri sawah.
Kalaupun dekat dengan irigasi, airnya lewat di bawah sementara lahannya di atas.
Alasan lain, lahan yang dibuka juga tanpa mempertimbangkan tardisi masyarakat setempat, misalnya pembukaan lahan di Kali Merah.
Karena, masyarakat tidak menanam padi tetapi yang menanam adalah aparat TNI dan PPL.
Walau demikian kendala di lapangan, PPL mengakui beberapa lahan yang terjangkau dengan akses darat, sudah dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh petani di daerah ini.
Wakil Ketua II DPRD Nabire, H Muhammad Iskandar menilai pembukaan lahan terkesan tanpa koordinasi dengan lintas sektor dan tenaga PPL di lapangan.
Pembukaan lahan persawahan lewat program sejuta hetar di daerah ini hanya mengejar target diantara pihak yang terkait tanpa koordinasi dengan sektor lain dan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. (ans)
Komentar