Jakarta – Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) sebagai lembaga perwakilan daerah dalam lingkup lembaga perwakilan di Indonesia, berfokus kepada agregasi
Kategori: Hukum
Dukungan Terhadap Otsus Papua dan Papua Barat
Jakarta – Pemberlakuan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Otsus Papua) didasarkan pada UU No. 35 Tahun 2008
Tekankan Strategi Komunikasi kepada Seluruh Satuan Kerja
Jakarta – Strategi komunikasi publik yang tepat sasaran dapat memberikan dampak yang baik kepada organisasi maupun masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Agraria
Wamen ATR/Waka BPN Tekankan Critical Thinking dalam Menyelesaikan Masalah
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) menggelar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)
PP Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pastikan Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum Lebih Mudah
Jakarta – Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pastikan
4 Anggota KPU Papua Diberhentikan DKPP Akibat Langgar Kode Etik
JAYAPURA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan empat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, termasuk ketuanya karena melanggar kode etik.
Doren Minta Kepolisian Lebih Spesifik Buktikan Dugaan Penyelewengan Dana Otsus Papua
Jayapura – Pihak kepolisian dipersilahkan membuktikan dugaan penyelewengan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua senilai lebih dari Rp1,8 triliun, sebagaimana yang disampaikan Baintelkam
Ajak Penegak Hukum, Pakar, dan Ombudsman untuk Kawal Pemberantasan Mafia Tanah
Jakarta – Keberadaan mafia tanah di Indonesia sangat meresahkan masyarakat, terutama para pemilik tanah. Menurut data yang dimiliki Kementerian Agraria dan Tata