NABIRE – Kepala Suku Besar Wate meminta kepada penyelenggaran, pengawas dan masyarakat di daerah ini agar melaksanakan pesta demokrasi, Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Nabire agar dilaksanakan dengan aman dan baik. Demikian seperti dikutip www.papuaposnabire.com group Siberindo.com
Siapapun yang akan ribut dan melakukan kegaduhan di tengah masyarakat saat pelaksanaan PSU agar diproses secara hukum. Karena, tidak mau daerah ini tidak aman karena PSU.
Himbauan tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Suku Besar Wate, Otis Money didampingi Humas Kepala Suku Besar Wate, John Wayar melalui media ini, Minggu (25/7/21) sore.
Otis Money mengatakan kita semua berkewajiban untuk menjaga keamanan di daerah ini agar tetap aman, baik dan tenteram dengan menghargai hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan kira laksanakan 28 Juli 2021. Siapapun yang akan terpilih, kita semua berkewajiban untuk menerima hasil akhir PSU dan menghormati siapaun yang akan terpilih.
Plh Kepala Suku Wate ini meminta aparat di daerah ini, apabila ada yang ribut dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat agar ditangkap dan diproses hukum. Karena, Suku Wate tidak mau ada keributan dan menghargai siapapun yang akan terpilih sebagai pemimpin di daerah ini.
Kepala Suku Besar Wate ini menegaskan, apabila ada yang ribut dan membuat daerah ini tidak aman, disamping mpelakunya diproses secara hukum, secara adat meminta agar yang bersangkutan tidak tinggal di Nabire tetapi kembali ke daerah asalnya. “Kami tidak mau ada yang ribut-ribut dan bakar-bakar. Kalau ada yang mau ribut dan bakar, jangan tinggal di Nabire tetapi pulang dan kembali ke daerah asal. Secara adat, yang ribut silahkan kembali ke daerahnya sendiri,” pesan Otis secara tegas.
Hal senada juga diungkap Humas Kepala Suku Besar Wate, John Wayar. Juru Bicara Suku Besar Wate ini mengatakan, tidak mau kejadian Yahukimo terulang di Nabire. Enam suku asli Nabire tidak menghendaki adanya keributan apalagi sampai bakar-bakar fasilitas pemerintah dan umum. Masyarakat asli Nabire menghendaki aman dan PSU dilaksanakan dengan baik dalam suasana yang aman dan tenteram.
Plh Kepala Suku Besar Wate, Otis Money juga mengingat image miring, PSU untuk warga non Papua karena berdasarkan KTP elektronik. PSU tidak dikhususkan kepada non OAP tetapi untuk semua orang warga Nabire yang ber KTP elektronik di Kabupaten Nabire.
Ia meminta agar image ini tidak dikembangkan lebih jauh tetapi hendaknya kita pahami bahwa setiap penduduk harus memiliki KTP elektronik sebagai bukti penduduk. Image miring tersebut terdengar karena sebagian orang Papua tidak mau mengurus KTP elektronik, sementara setiap penduduk non Papua memiliki KTP elektronik. Oleh karena itu, Otis meminta agar tidak menjadikan syarat tersebut sebagai alasan untuk ribut saat PSU di Kabupaten Nabire.
Oleh karena itu, Plh Kepala Suku Besar Wate ini juga meminta kepala kepala suku, paguyuban, kerukunan yang ada di Nabire untuk mengingat warganya agar tidak ribut saat PSU. Karena, apabila ada keributan, disamping pelaku diprose secara hukum, masyarakat Wate juga akan meminta kepala suku, paguyuban dan kerukunan dari pelaku untuk meprosesnya secara adat.
Juru Bicara Kepala Suku Wate, John Wayar mengingatkan, dalam pelaksanaan Pilkada Nabire ini, wakil dari masyarakat 6 suku asli di Nabire tidak ikut sebagai peserta. Oleh karena, meminta kepada warga dari suku, paguyuban dan kerukunan lain agar menjaga daerah ini aman dan baik hingga bupati definitif hasil PSU Nabire. Masyarakat dari 6 suku asli tidak mau wilayah adatnya ribut dan tidak aman hanya karena PSU Pilkada Nabire. Karena, selama beberapa bulan bahkan tahun, Nabire tanpa bupati definitif sehingga rugi beberapa bulan.
Wayar juga meminta kepada bupati terpilih agar memperhatikan eksisten dan posisi dari 6 suku asli Nabire selama memimpin kabupaten ini. (ans)
Komentar