NABIRE – Ditengarai, ada pasangan calon (Paslon) tertentu sedang mobilisasi massa dari luar Kabupaten Nabire dan menempati posko-posko darurat di dalam kota Nabire. Demikian seperti dikutip www.papuaposnabire.com group Siberindo.com.
Oleh karena itu, Pemilihan Bupati-Wakil Bupati (Pilbup) Nabire diprediksi akan terganggu.
Pelaksanaannya tidak akan demokratis sesuai amanat Undang Undang tentang Pilkada, dipilih langsung oleh warga kabupaten setempat.
Calon Bupati Nabire, Mesak Magay kepada wartawan di Nabire, Kamis (26/11) mengatakan, sesuai amanat UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pilkada mengamanatkan pemilihan bupati/wakil bupati dilakukan langsung oleh rakyat, warga kabupaten.
Bupati dan wakil bupati dipilih oleh masyarakat setempat.
Messi sapaannya ini menambahkan, ketika kampanye, setiap pasangan calon menyampaikan visi-misi dan program kepada masyarakat di Kabupaten Nabire.
Saat kampanye selalu ingatkan kepada warga, tidak memilih bukan solusi jalan keluar, golput bukan solusi jalan keluar, dan money politic bukan solusi.
Tetapi mari kita memilih dan mengajak masyarakat Nabire ke TPS pada tanggal 9 Desember untuk memilih bupati dan wakil bupati sesuai dengan hak pilih masing-masing warga Kabupaten Nabire.
Tetapi sementara ini, ada pasangan calon tertentu, sedang melakukan mobilisasi masa dari luar Kabupaten Nabire.
Warga yang dimobilisasi ini bukan orang-orang KTP Nabire.
“Itu salah satu tindakan dari kandidat yang belum siap secara mental, sehingga itu saya bantah, saya menyurat kepada Bawaslu tembusan kepada KPU Nabire, Kapolres Nabire dan Sentra Gakkumdu untuk mereka melihat hal ini,” ungkapnya.
Calon Bupati nomor urut 2 ini menilai, pemasangan baliho dan dukungan masyarakat Nabire itu wajar-wajar saja.
Tetapi tindakan Paslon tertentu yang mendatangkan orang dari sana sini, membuat terpal kiri kanan ini mengindikasikan pelaksanaan Pilbup Nabire akan berpotensi besar untuk terjadi kecurangan.
“Maka itu, saya, kami ada bikin aksi. Kami ini harus bikin reaksi,” tuturnya sambil menambahkan, Kapolres Nabire, mengundang kami pasangan nomor urut 2 dan juga Ketua Bawaslu dan Ketua KPU Kabupaten Nabire.
Oleh karena itu, sangat apresiasi dengan Kapolres Nabire, AKBP Kariawan Barus.
Mesak Magay ungkap, saat itu meminta biarlah Pilbup Nabire ditentukan oleh rakyat Nabire.
“Kalau kalah, kalah terhormat, menang juga menang terhormat,” tukasnya sambil menambahkan tetapi jangan lakukan hal-hal yang merusak demokrasi, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire.
Dalam pertemuan antara Paslon nomor urut 2, Ketua Bawaslu, Ketua KPU yang dimediasi Kapolres Nabire, meminta beberapa point untuk diperhatikan bersama yakni pertama, kita sepakati untuk mobilisasi massa, kita jaga sama-sama agar tidak ada mobilisasi massa.
Permintaan kedua, kita jaga sama-sama untuk memusnahkan surat suara sisa.
Ketiga, form KWK C6 atau surat pemberitahuan agar dibagikan pada tanggal 6 Desember supaya dapat mengikuti warga mana yang sudah dapat dan warga mana yang belum dapat, bukan pada hari ‘H’.
Sebab kalau dibagikan pada hari ‘H’ bisa terjadi kecurangan di lapangan.
Permintaan ke empat, karena pemilih ini acak sehingga prioritas memilih adalah warga sekitar Tempat Pemungutan Suara (TPS) biarpun tanpa undangan berdasarkan KTP, wajib memilih.
Paslon nomor urut 2 juga meminta KPU dan Bawaslu memaparkan penempatan TPS kepada masyarakat sebelum pemungutan suara.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menegaskan, dari usulan tersebut yang terpenting adalah kita harus jaga adalah tidak ada mobilisasi.
Sebab, terpal-terpal tenda biru yang ada itu bukan warga KTP Nabire, tetapi didatangkan dari luar Kabupaten Nabire untuk kepentingan Pilkada Nabire. (ans/eby)
Komentar