Gedung DPRD Akan Dijadikan Kantor Gubernur Papua Tengah

NABIRE  | PAPUAPOS NABIRE – Direncanakan, gedung DPRD Kabupaten Nabire yang akan dipilih menjadi Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah. Dan para wakil rakyat DPRD Kabupaten Nabire, akan berpindah kantor dengan menempati guest house Nabire. Sementara itu, rumah jabatan Penjabat Gubernur Papua Tengah akan menggunakan rumah dinas Bupati Nabire. Dan Bupati Nabire akan kembali tinggal di rumah pribadinya di Kaliobo.
Hal ini terungkap dalam rapat bersama dalam rangka mempersiapkan diri menyongsong kunjungan tim dari Kemendagri yang akan tiba pada Senin (25/7/22) minggu depan. Rapat dihadiri Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos, M.Si, Wakil Ketua II DPRD Nabire, M. Iskandar, SP, Plt. Sekda Nabire, Herman Kayame, ST, MT, dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Nabire. Rapat digelar sejak siang hingga sore hari pada Kamis (21/7/22) kemarin.
Pantauan Papuapos Nabire saat rapat, selain membahas penentuan lokasi kantor gubernur dan rumah penjabat gubernur, juga dibahas sejumlah agenda lainnya. Diantaranya terkait dengan persiapan daerah dalam mempersiapkan verifikasi data dan dokumen pengalihan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan diusulkan untuk mengisi pemerintahan tingkat provinsi. Selain itu, dalam rapat juga membahas kesiapan daerah untuk menentukan tempat digelarnya sosialisasi RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah ketika Wamendagri telah tiba. Dalam rapat disepakati sosialisasi akan dipusatkan di guest house Nabire.
Dalam rapat juga dibahas kesiapan daerah dalam agenda peninjauan kantor sementara pemerintahan provinsi serta saat peninjauan lokasi lahan pusat pemerintahan provinsi. Sementara terkait soal pemberian dana hibah dari masing-masing kabupaten, akan dibahas lebih lanjut saat digelar pertemuan para bupati yang wilayahnya masuk dalam cakupan Provinsi Papua Tengah.
Dikatakan Bupati Nabire, Mesak Magai saat pertemuan, kita perlu diskusikan terkait rencana kedatangan Wamendagri ke Nabire nanti. Selain rapat kali ini, lanjut Bupati Mesak, pada hari Jumat (22/7/22), juga akan digelar rapat bersama dengan para bupati dan Muspida se wilayah Papua Tengah. Selain itu, juga akan digelar rapat dengan para kepala suku yang ada di Kabupaten Nabire.
Bupati Mesak berharap setelah pertemuan ini terbentuk tim kecil untuk mendata setiap ASN yang akan dialihkan ke Provinsi Papua Tengah. Termasuk asset tidak bergerak maupun asset bergerak berupa mobil.
“Beberapa waktu lalu saya ketika saya diWaropen menghadiri Sidang Sinode GKI, saya sempat bertemu dengan Kapolda Papua. Dan beliau tanyakan soal kesiapan Papua Tengah di Nabire,” tutur Bupati Mesak.
Terkait soal ASN yang akan dialihkan ke Provinsi Papua Tengah, kata Bupati Mesak, jumlahnya 1.000 lebih. Jumlah itu akan terbagi berasal dari kabupaten-kabupaten di wilayah Papua Tengah dan juga ada yang dari provinsi induk.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Nabire, M. Iskandar, berpesan kepada kita semua untuk terlibat langsung dalam tim penjemputan untuk bisa melayani dengan baik apa yang dibutuhkan oleh tim dari Kemendagri. Mulai dari kedatangan, kunjungan ke sejumlah titik lokasi, hingga permintaan soal data dan yang lainnya.
Dirinya juga mengharapkan keepada semua pihak untuk memberikan pelayanan terbaik. Agar tim yang berkunjung tidak kecewa datang ke Nabire dan telah menetapkan Nabire sebagai Ibukota Provinsi Papua Tengah. (ros)