NABIRE – Pekerjaan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yakni menggelar PSU di Nabire, adalah pekerjaan yang besar. Sehingga pihaknya diberikan tanggung jawab dari KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Nabire untuk melakukan supervisi dan monitoring. Demikian seperti dikutip www.papuaposnabire.com group Siberindo.com
Demikian disampaikan Komisioner KPU Provinsi Papua, Adam Arisoi, saat sosialisasi yang digelar KPU Nabire, Kamis (20/5/21) kemarin, di RM Sari Kuring Nabire.
Dirinya mengatakan, diinformasikan masih ada 25an ribu warga yang terdaftar di DP$ namun belum melakukan perekaman KTP Elektronik di Disdukcapil. Ditegaskan Adam, KPU itu pengguna data, KPU menerima data itu dari pemerintah dalam bentuk A.KWK atau DP4 yang selanjutnya dilakukan pemutakhiran oleh KPU bersama jajarannya.
“Saya sangat respon dan memberikan dukungan atas konsultasi dan koordinasi dari KPU Nabire kepada kami selama ini. Apa yang dialami Pak Mesak Magai yang menyalurkan hak suara di TPS yang jauh dari domisilinya, yang sekarang lagi diurut adalah DPT atau TPS itu per RT. Sehingga semua orang nantinya bisa terakomodir masuk. Selama ini memang teracak, siapa yang acak ? Hari ini kita jangan tipu diri kita, saya tahu persis saya mantan Ketua KPU Papua 5 tahun lalu, saya tahu potensi Nabire. Tadi Komisioner KPU Provinsi Papua Ibu Diana Simbiak sudah sampaikan untuk kita lupakan itu. Maka para calon dan stakeholder lainnya kami mohon dukungan,” kata Adam.
Lebih lanjut disampaikan Adam, ada sejumlah catatan yang dalam sosialisasi tadi sempat diperdebatkan, seperti misalnya soal pendistribusian C-Pemberitahuan dan yang lainnya.
“Kami sudah bicara ini bahkan hingga di tingkat Polda Papua soal C-Pemberitahuan yang tadi diperdebatkan. Dan hari ini saya mau sampaikan kepada para Paslon, jangan jadi pecundang bagi kami dengan membeli C-Pemnberitahuan hanya merusak semua proses. Tapi dibagi secara teratur oleh petugas kami yang di bawah, pasti akan aman jika ini yang dilakukan,” tuturnya.
Lanjut Adam, tinggak terakhir pihaknya berbicara dengan Polda Papua dan selanjutnya perintahnya akan turun kepada Polres Nabire untuk tangkap orang yang sudah menyalahgunakan C-Pemberitahuan.
“Kemarin sudah ada yang dipidanakan, kalau boleh besok banyak harus ditangkap. Ini kan merusak apa yang sudah kita sama-sama kerjakan setengah mati. Tujuan C-Pemberitahuan itu diturunkan supaya orang yang ada di TPS itu secara keseluruhan rasa bahwa dirinya dihargai untuk datang ke TPS,” ujarnya.
Adam menyadari jika penyelenggara di bawah honornya kecil, secara manusiawi akan tergiur kalau ada yang datang dengan uang.
Terkait dengan DPT serperti disampaikan Komisioner KPU Papua Diana Simbiak, ada mekanisme baru. Artinya bisa saja DPT yang ada di dalam satu TPS itu terorganisasi dengan C-Pemberitahuan.
“Artinya bahwa kalau nomor urut saya 1 maka di C-Pemberitahuan nama saya keluar. Kalau nama saya Adam yang bawa datang itu nama Muhammad maka TPS akan meragukan. Ini kan indikasi C-pemberitahuan dibagi-bagi, orang itu tidak jelas dan ini kita minta agar orang itu untuk kita tangkap supaya memberikan efek jera,” tuturnya.
Lanjutnya, untuk bisa mensukseskan DPT Bersih dan Nabire Bersih tidak bisa hanya berada di atas pundak kelima anggota KPU Nabire dan ketiga anggota Bawaslu Nabire. Tetapi ada pada kita semua.
“Kami mohon dukungan dari para calon, KPU akan melakukan pemutakhiran data per TPS, kalau sudah per TPS pasti semua orang yang ada dalam TPS RT itu akan tercover dan menjadi pemilih,” ujarnya.
Soal 25an ribu warga terdaftar di DP4 yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik, kata Adam, sebentar pihaknya akan bicara khusus.
“Kami dating ke Nabire untuk bicara dengan pemerintah utnuk cari solusinya apa ? Kalau sudah ada hasilnya nanti kami sampaikan kepada KPU Nabire untuk disosialisasikan kepada para Paslon dan para pihak lainnya,” tutur Adam. (ros)
Komentar