oleh

Pemprov Papua Imbau Masyarakat Waspada terhadap Pencatutan Nama Gubernur

PAPUA.SIBERINDO.CO – Pemerintah Provinsi Papua mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan Gubernur Papua untuk kepentingan pribadi.

Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai informasi maupun permintaan yang mengatasnamakan pimpinan daerah tanpa melalui saluran resmi.

Imbauan tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait saat apel gabungan di Kantor Otonom Provinsi Papua, Senin (3/8/2026).

Christian mengatakan dalam beberapa waktu terakhir ditemukan oknum yang mencatut nama Gubernur Papua dengan berbagai modus. Ada yang mengaku sebagai keluarga, orang dekat, maupun tim gubernur untuk meyakinkan masyarakat.

Baca Juga  Presiden Jokowi Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di Provinsi Bali

“Orang mencatut nama gubernur untuk kepentingan-kepentingan yang sebenarnya kepentingan pribadi. Itu bukan perintah dari gubernur,” kata Christian.

Ia menegaskan Gubernur Papua tidak pernah menjanjikan proyek, jabatan, bantuan, maupun kebijakan tertentu melalui perantara. Seluruh arahan dan kebijakan pemerintah disampaikan melalui Gubernur, Wakil Gubernur, atau Sekretaris Daerah melalui jalur resmi.

“Kalau gubernur bicara pasti keluar lewat beliau, atau melalui Wakil Gubernur maupun saya sebagai Pj Sekda,” ujarnya.

Baca Juga  Gerindra: RUU PPRT Tidak Boleh Pisahkan Unsur Kekerabatan dalam Konteks Profesionalitas PRT

Christian mengajak masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Papua.

Apabila menemukan dugaan penyalahgunaan nama Gubernur, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada aparat berwenang.

Ia menambahkan, pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah pihak yang diduga melakukan pencatutan nama Gubernur.

Kasus tersebut akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagai upaya melindungi masyarakat dari praktik penipuan.

Pemerintah Provinsi Papua juga mengingatkan seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara untuk turut berperan aktif dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Langkah ini penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman serta menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Baca Juga  Prajurit TNI Patroli di Hutan, Temukan Gua dan Rumah Pohon Diduga Persembunyian KKB Papua

Selain itu, Pemprov Papua berkomitmen memperkuat keterbukaan informasi melalui kanal komunikasi resmi pemerintah. Masyarakat diharapkan memanfaatkan saluran tersebut untuk memperoleh informasi yang valid terkait program, kebijakan, maupun pelayanan pemerintah daerah.

News Feed