NABIRE – Anggota DPRD Kabupaten Nabire, Rabu (4/11) meninjau daerah lokasi Banjir di wilayah Distrik Yaro Kibisai. Demikian seperti dikutip www.papuaposnabire.com group Siberindo.com.
Rombongan anggota DPRD Kabupaten Nabire dibawah pimpinan Wakil Ketua II, H. Moh. Iskandar, SP, didampingi sejumlah anggota DPRD Nabire antara lain, Hj. Katherin Maruanaya, Klemens Danomira, S.Sos, Aten Madai, Frans Hey, Sambena Inggeruhi, Amandus Pigai, Alpius Donei, Yulius Yupi, Yakobus Uwiya, Rohedi M. Cahya langsung turun ke lokasi warga masyarakat yang terdampak Banjir yang berada di Kampung Wami Jaya maupun Kampung Yaro.
Salah satu anggota DPRD Kabupaten Nabire yang juga merupakan anak adat asli Sima, Sambena Inggeruhi mengatakan, terkait masalah penanganan Banjir di Wami Jaya maupun di Kampung Yaro, selaku wakil rakyat akan menjamin masalah penanganan Banjir di Kampung Wami Jaya maupun Kampung Sima menjadi skala prioritas DPRD Nabire untuk dimasukkan dalam APBD 2021 mendatang melalui DPA OPD terkait.
“Nanti kita akan turun sama-sama dengan OPD terkait, kita lihat langsung, sehingga OPD terkait bisa mengetahui berapa anggaran yang akan dianggarkan untuk penanganan Banjir di Wami maupun di Yaro.
Penanganan yang dimaksud mungkin dengan normalisasi atau mungkin ada teknik lain, itu nanti OPD terkait yang tahu.
kita DPRD Nabire hanya mengawal dan memastikan anggaran itu ada di APBD 2021,” ungkapnya.
Lanjut Sambena, langkah awal yang telah disepakati DPRD Kabupaten Nabire adalah melakukan pengerukan di sejumlah sungai.
Seperti di Sungai Wami, itu perlu pemotongan beberapa alur sungai yang perlu dinormalisasi, minimal bisa meminimalisir Banjir yang terjadi, sambil menunggu APBD 2021.
Dirinya mengakui, di tahun–tahun sebelumnya DPRD Kabupaten Nabire kurang mengontrol atau mengawasi apa yang seharusnya dilakukan OPD terkait mengenai penanganan Banjir di Yaro maupun di Kampung Wami, bahkan juga di Sima.
Sehingga, tahun ini DPRD Kabupaten Nabire betul-betul akan mengawal dengan serius masalah anggaran APBD 2021 terutama untuk penanganan Banjir ini.
“Selama inikan anggaran yang diusulkan OPD itu terkesan tidak sesuai dengan kebutuhan, asal–asalan saja, makanya terjadi seperti saat ini.
Saya juga selaku anak adat di wilayah Distrik Yaur merasa tersinggung, karena Distrik Yaur itu salah satu pemasukan PAD terbesar di Nabire, kelapa sawit itu hampir dua belas miliar per tahun.
Tapi kok kami disana diabaikan terus.
Jadi saya akan tegaskan untuk anggaran APBD 2021 harus betul-betul tepat sasaran dan memang dibutuhkan oleh masyarakat, jangan main-main,” ujarnya. (cad)
Komentar